UNGKAPAN, MAKASSAR – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk mempercepat pembebasan lahan pembangunan Jembatan Kembar Barombong di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Makassar. Proyek strategis ini dinilai penting untuk mengurai kemacetan yang kian parah di wilayah selatan kota.
Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi C DPRD Makassar Bidang Pembangunan, Ray Suryadi Arsyad, yang mengapresiasi langkah cepat Pemkot Makassar dalam berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta PT GMTD Tbk guna merealisasikan pembangunan jembatan tersebut.
“Langkah Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, terkait pembebasan lahan dan pembangunan jembatan kembar Barombong sudah sangat tepat. Kami di DPRD memberikan dukungan penuh karena ini menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat,” ujar Ray, Rabu (5/11/2025).
Politisi Partai Demokrat itu menilai kebijakan tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap keluhan warga yang selama ini terdampak kemacetan, khususnya di jalur penghubung Makassar bagian selatan. Ia menegaskan, percepatan realisasi proyek menjadi kunci agar persoalan lalu lintas tidak semakin memburuk.
“Jika pelaksanaannya berlarut-larut, kemacetan di kawasan ini akan terus menjadi masalah serius. Karena itu, proyek ini harus segera dieksekusi,” tegasnya.
Ray menjelaskan bahwa kemacetan di wilayah perbatasan Makassar–Gowa, khususnya di sekitar Jembatan Barombong, bukan persoalan baru. Namun, kondisi lalu lintas saat ini disebutnya telah mencapai tahap mengkhawatirkan, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.
Tingginya volume kendaraan yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas infrastruktur menjadi penyebab utama kepadatan. “Jumlah kendaraan di Makassar terus bertambah setiap hari. Kendaraan lama tetap beroperasi, sementara kendaraan baru terus masuk. Tanpa penanganan serius, situasinya akan semakin kompleks,” ujarnya.
Menurut Ray, pembangunan Jembatan Kembar Barombong tidak hanya bertujuan menambah kapasitas jalan, tetapi juga memperkuat konektivitas antarwilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir selatan Makassar, seperti Barombong dan Tanjung Merdeka.
Ia menyebut, kawasan selatan merupakan muara pergerakan kendaraan dari berbagai arah. Berbeda dengan wilayah timur, barat, dan utara yang memiliki jalur alternatif, kawasan selatan hanya bergantung pada akses Barombong. “Karena itu, jembatan kembar ini penting sebagai solusi jangka panjang,” jelasnya.
Ray juga menyoroti dampak urbanisasi di wilayah selatan, termasuk kawasan Galesong di Kabupaten Takalar. Banyak warga memilih tinggal di luar kota karena harga hunian lebih terjangkau, namun tetap beraktivitas di Makassar, sehingga arus kendaraan dari arah selatan terus meningkat.
“Kondisi ini membuat pembangunan jembatan kembar Barombong harus menjadi prioritas utama. Jika tidak, produktivitas warga dan perekonomian kota bisa ikut terdampak,” katanya.
Meski mendukung penuh proyek tersebut, Ray mengingatkan pemerintah agar pembangunan infrastruktur fisik dibarengi dengan kebijakan pengendalian kendaraan bermotor dan tata kelola lalu lintas yang berkelanjutan.
“Tanpa pengaturan yang baik, sepuluh hingga dua puluh tahun ke depan jembatan baru pun bisa kembali padat. Karena itu, pembangunan harus sejalan dengan kebijakan mobilitas jangka panjang,” pungkasnya.
