UNGKAPAN, MAKASSAR — DPRD Kota Makassar mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kota Makassar dalam merampungkan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2026 lebih awal dari jadwal.
Anggota DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, menilai percepatan ini mencerminkan sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan arah kebijakan anggaran berjalan tepat waktu dan terukur.
“Kesepakatan KUA-PPAS ini menjadi fondasi penting untuk memastikan APBD 2026 berjalan efektif. Kita apresiasi karena prosesnya tuntas sebelum akhir tahun,” ujar Ray, Senin (17/11/2025).
Ia menjelaskan, APBD Pokok 2026 diproyeksikan berada di kisaran Rp5,1 triliun, meski terdapat tantangan berupa penurunan proyeksi pendapatan daerah dibanding tahun sebelumnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut strategi anggaran yang lebih adaptif dan inovatif, khususnya dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami di DPRD mendorong strategi pendapatan yang agresif, termasuk optimalisasi pajak, retribusi, dan peningkatan kinerja BUMD,” jelas politisi Partai Demokrat itu.
Ray menekankan, DPRD akan memastikan belanja daerah difokuskan pada program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti pelayanan dasar, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur strategis.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat agar pelaksanaan APBD 2026 benar-benar sesuai dengan kesepakatan KUA-PPAS yang telah ditandatangani.
“Kami ingin APBD ini bukan sekadar angka, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Makassar,” tegasnya.
Dengan rampungnya KUA-PPAS lebih awal, DPRD berharap pembahasan APBD Pokok 2026 dapat berjalan lebih matang dan terhindar dari keterlambatan pelaksanaan program di lapangan.
