UNGKAPAN, MAKASSAR – Capaian monitoring center for prevention (MCP) dari Pemerintah Kota Makassar berada pada angka 82 di 2022. Perolehan angka itu meningkat bila dibandingkan di 2021 lalu yang hanya berada di angka 68.
Adapun Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemkot Makassar juga meningkat dengan naik 6,4 dari 60 pada 2021 menjadi 66,40 di tahun 2022.
Capaian disampaikan PIC Korsupgah KPK Wilayah IV Sulsel Tri Budi Rochmanto dalam paparannya kegiatan Sosialisasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi digelar di Kantor DPRD Makassar, Selasa (14/11/2023).
Atas capaian MCP dari Pemerintah Kota Makassar itu pun mendapatkan apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
“MCP Pemkot Makassar ada kenaikan 14 persen. Berarti pemerintah kota sudah berusaha melakukan perbaikan di tata kelola pemerintahan,” kata Tri Budi.
Walau begitu, Tri Budi berharap tahun ini baik MCP maupun SPI Pemkot Makassar meningkat di atas angka rata-rata nasional.
“Untuk MCP di area APBD yang harusnya bisa dicapai lebih baik lagi,” ujarnya.
Diketahui bersama, MCP adalah instrumen pemantauan pelaporan pemberantasan korupsi di pemerintah daerah yang terdiri atas sejumlah area, indikator, dan sub-indikator.
Dari delapan area intervensi MCP KPK, APBD Pemkot Makassar berada di angka 61,55, PBJ 80,25, PTSP 86,06, APIP 50,31, Manajemen ASN 76,24, OPD 65,89, Aset 57,02, dan Dana Desa.
“Ada beberapa yang mesti dibenahi, terkait dengan perencanaan APBD dan terkait dana hibah tadi, kalau bisa dipercepat perwalinya,” tegasnya.
Sementara, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, pemerintah kota terus berkomitmen untuk menjadikan Makassar bebas korupsi.
“Alhamdulillah kita punya (MCP) sudah bagus,” kata Danny.
Dia menyebutkan, sejauh ini transparansi Pemkot Makassar jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
“Transparansi pemerintahan kita sudah bagus, kendati demikian kita tak boleh berpuas diri. Kampanye terhadap peningkatan transparansi dan integritas masih harus digalakkan agar hasilnya bisa lebih optimal,” tutupnya.
