UNGKAPAN, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto memastikan pandangan dari fraksi-fraksi DPRD Makassar terkait APBD 2023 akan menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Kota Makassar.
Hal ini disampaikannya usai Rapat Paripurna Ketujuh DPRD Makassar dengan membahas Pandangan Umum fraksi terhadap Penjelasan Wali Kota Makassar atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023.
“Pertama, saya pasti memperhatikan apa yang menjadi pandangan fraksi tadi, karena semua yang disampaikan fraksi itu menjadi fokus perhatian kami,” ujar Danny.
Danny memberikan contoh misalkan, penggunaan Dana Kelurahan (Dakel) dan penanganan stunting. Dia menyatakan bahwa penggunaan dana tersebut akan lebih efektif jika dialokasikan untuk pembelian makanan yang ditujukan untuk mengatasi masalah stunting di Makassar.
Selain itu, Danny juga mencatat pengaruh perubahan dari IMB (Izin Mendirikan Bangunan) menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) terhadap pendapatan daerah.
Menurutnya, dengan sistem PBG, pemerintah daerah hanya dapat menarik 20 persen dari pendapatan, sementara sisanya dikelola oleh pemerintah pusat.
Selain itu, Danny juga menyinggung mengenai penurunan pendapatan PDAM. Hal Itu disebabkan oleh beban tambahan PDAM dalam pengelolaan air limbah atau IPAL, dengan biaya operasional listrik yang mencapai Rp200 juta per bulan. Meski begitu, PDAM tetap diprediksi akan mencatat keuntungan sekitar Rp 3 miliar.
“Penurunan ini bukan karena kinerja yang buruk, tetapi karena beban yang bertambah,” jelasnya.
Dia menambahkan, pendapatan PDAM akan meningkat setelah semua sambungan rumah untuk IPAL terpenuhi.
Dalam rapat paripurna DPRD ini, beberapa fraksi juga menganalisis perihal retribusi dan pendapatan pemerintah kota. Danny Pomanto yang hadir akan memberikan tanggapan lengkap terhadap pandangan fraksi-fraksi tersebut pada 22 Juni 2024. (**)
