UNGKAPAN, MAKASSAR – DPRD Kota Makassar bersama Pemerintah Kota Makassar resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2025 dengan total anggaran sebesar Rp5,128 triliun, Kamis (4/9/2025).
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Makassar, Supratman, didampingi Wakil Ketua DPRD Andi Suharmika dan Anwar Faruq, dengan dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar secara hybrid.
Nilai total APBD Perubahan 2025 itu terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp4,89 triliun dan belanja daerah Rp5,12 triliun, menghasilkan defisit sekitar Rp230,19 miliar yang ditutup melalui pembiayaan daerah.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi atas kerja sama antara legislatif dan eksekutif.
“Meskipun dalam suasana keterbatasan akibat dinamika politik dan tragedi yang sempat terjadi, berkat kemitraan yang harmonis semua proses dapat kita lalui bersama,” ujar Munafri.
Menurutnya, pengesahan APBD Perubahan menunjukkan komitmen bersama dalam menghadirkan kebijakan publik yang strategis demi kesejahteraan masyarakat Makassar.
“Setiap dinamika yang berkembang dibahas terbuka demi kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Munafri menilai proses pembahasan anggaran telah menguras energi dan waktu, namun mencerminkan semangat kemitraan yang tinggi. “Pandangan dan sikap kritis DPRD menjadi motivasi serta pendorong semangat kami dalam mengabdi kepada masyarakat,” katanya.
Wali Kota juga menekankan pentingnya menjaga keamanan dan stabilitas sosial di Makassar agar pembangunan dapat berjalan lancar.
“Mari kita tetap menjaga kondisi sosial dan stabilitas keamanan di Kota Makassar, demi kemajuan kota tercinta,” tutup Munafri.
Pengesahan APBD Perubahan 2025 ini diharapkan menjadi langkah awal implementasi program prioritas daerah di berbagai sektor, termasuk pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik. DPRD Makassar juga menilai keputusan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan riil publik menjelang akhir tahun anggaran.
