UNGKAPAN, MAKASSAR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mengeluarkan kritik tajam terhadap Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Setda Kota Makassar terkait pelaksanaan pendataan menjelang pemilihan Ketua RT/RW yang sarat dinamika. Kritikan itu disampaikan dalam forum rapat juknis yang digelar di ruang paripurna DPRD Kota Makassar.
Tri Sulkarnain, anggota Komisi A DPRD Makassar, mempertanyakan keberlanjutan pendataan yang dinilai terlalu mengandalkan perhitungan statistik tanpa mempertimbangkan realitas di lapangan. Menurutnya, metode BPM dinilai terlalu teoritis.
“Bukan itu substansinya, bukan itu yang mau kita tahu,” tegas Tri kepada BPM saat rapat berlangsung, merujuk pada pernyataan BPM yang mengklaim pendataan bisa rampung dalam waktu singkat dengan asumsi jumlah kepala keluarga per RT yang homogen.
Tri kemudian menjelaskan bahwa kondisi nyata di lapangan jauh berbeda dari perkiraan itu. Petugas Pjs (Pejabat Sementara) yang ditugaskan banyak kali harus kembali ke rumah warga karena tak ada dukungan operasional yang memadai seperti biaya transportasi atau komunikasi.
Ia menambahkan bahwa tanpa dukungan anggaran dan fasilitas yang cukup, proses pendataan cenderung tidak selesai tepat waktu dan hasilnya tidak akurat. “Kalau saya lurah, saya juga tidak bisa paksa. Massa saya suruh orang turun pendataan tapi tidak dibekali bensin? Tidak masuk akal,” ujar Tri, menekankan kebutuhan realitas operasional dalam proses tersebut.
Kritik ini muncul di tengah sorotan publik terhadap pelaksanaan pemilihan Ketua RT/RW di Makassar yang berjalan secara serentak. Proses demokrasi tingkat masyarakat ini memicu diskusi luas karena melibatkan ribuan calon yang bertarung di tingkat lingkungan.
Selain persoalan pendataan, DPRD sebelumnya juga mengungkap kekhawatiran adanya tekanan politik yang turut mempengaruhi proses pemilihan ini. Sejumlah anggota dewan menilai agar pelaksanaannya tidak dipolitisasi demi menjaga suasana kondusif dalam masyarakat menjelang pemilu RT/RW.
Dalam konteks persiapan teknis, DPRD mendesak agar seluruh tahapan pendataan dan pemilihan diatur secara lebih matang sehingga data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi warga di lapangan serta meminimalkan potensi masalah saat pelaksanaan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
